fenanote.blogspot.com - Kendati masuk menjadi salah satu partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengaku tak segan mengkritisi semua kebijakan pemerintah, yg dinilainya menyimpang. Bahkan, NasDem menilai, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mulai berangsur meninggalkan komitmennya soal 'Revolusi Mental.' Ini dikatakan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat bertandang ke Surabaya, Jawa Timur. "Ya mengkritik berdasarkan daya nalar, Partai NasDem tetap kritis, tapi konstruktif. Itu bisa dlm hidup. Saya bertanggung jawab atas statement saya ini, " tegas Surya Paloh, Minggu (26/7).Harus diakui, lanjut dia, Pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan tujuh bulan, sehingga semua tak bisa dibebankan ke pundak mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Saya tak setuju jika ada yg bilang pemerintah tak bekerja apa-apa. Pemerintah ni kan baru berjalan tujuh bulan, dan sudah diwarisi berbagai macam persoalan kebangsaan. Saat Jokowi memerintah, negara dlm kondisi defisit anggaran, " paparnya.
Soal isu reshuffle yg masih gencar, Bos Media Grup ni sepakat terhadap langkah yg diambil Jokowi, meski nantinya salah satu kader NasDem yg duduk di Kabinet Kerja terkena imbas. "Reshuffle harus segera dilakukan. Itu hak prerogatif presiden. Yang perlu diingat, reshuffle bukan bukan obat mujarab. Belum tentu reshuffle bisa menyelesaikan masalah, tapi hanya bagian dari penyelesaian masalah, " tegasnya. Surya Paloh jg mengingatkan, Parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jg tak perlu marah jika kadernya di Kabinet Kerja ada yg direshufle. "Jangan terus marah. Dulu kita sepakat koalisi tanpa bagi-bagi kursi, tapi ketika semuanya ikut kemudian di-reshuffle, marah. Ini hak presiden, " sindirnya.
Dia jg menilai, saat ini, kondisi bangsa mengalami distorsi penyelewengan kaidah-kaidah demokrasi yg Pancasilais. "Ini menjadi masalah bangsa yg serius. Apakah Pancasila masih relevan menjadi dasar kehidupan berbangsa. Apakah penghormatan masyarakat pd Ketuhanan sudah relevan?, " tanya Surya Paloh.
Menurutnya, keberadaan Pancasila di tengah-tengah bangsa, sudah mulai meredup. Pancasila sudah mulai tak mendapat tempat di hati bangsa. "Undang-undang tak ditaati, mulai disiasati. Hampir di semua aspek kehidupan tak memiliki disiplin kuat sehingga tak mampu melahirkan anak bangsa yg hebat. Sekarang sudah mulai dgn siapa aku, siapa kamu. Berapa hargamu dan berapa hargaku. Semuanya dilakukan atas dasar kesepakatan transaksional, " kritiknya. Kehadiran pemerintah baru, Jokowi-JK, adlh pemerintahan yg harus menerima perhatian dari akumulasi aspek kehidupan yg buruk. "Kalau pemerintah Jokowi tak siap dgn segala aspek, maka akan lebih mabok. Bangsa ni sudah sakit, yg bikin undang-undang jg sakit. Saya menilai Jokowi sudah mulai meninggalkan revolusi mentalnya, takut tak populer, " ucapnya pedas untk kesekian kali.
Sementara itu, soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, tentang pemilihan kepala daerah, Surya Paloh jg melontarkan kritik pedasnya. Dia menganggak undang-undang itu, 'sakit.' Sebab, calon tunggal di salah satu daerah, seperti di Surabaya, masih diinginkan rakyat untk terus memimpin, kenapa harus ditunda hingga 2017. "Itu yg membuat undang-undang, sakit. Wong pemimpinnya masih diinginkan rakyat. Kenapa itu undang-undang mengharuskan minimal ada dua calon? Ya biarkan saja, kalau memang masih diinginkan rakyat, karena mampu, " katanya menyikapi Pilwali Surabaya, yg masih memiliki calon tunggal, yaitu incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.
Tak hanya ni saja, Surya Paloh jg mengkritisi kasus Tolikara, Papua, yg dinilai maslah kecil. "Tapi karena kondisi bangsa kita yg lemah, mudah terprovokasi, masalah ni menjadi merembet. Kasus ini, hanya 'crit on the crit, ' cerita dlm cerita saja. Karena kondisi bangsa kita yg lemah itu saja, " katanya santai.
Kembali dia menegaskan, Indonesia seharusnya mampu menjaga kelanjutan negeri yg hebat dan mampu dipersembahkan pd generasi penerus. Sebagai bangsa tak boleh meminta bantuan dari bangsa lain untk menyelesaikan persoalan bangsa. Justru perubahan cara berpikirlah yg akan membangkitkan fenomena baru yg respek terhadap bangsa. "Saya harus menyatakan kepedihan saya, karena negeri-negeri maju memandang bangsa kita dgn sebelah mata. Suka / tak suka, senang / tak senang, inilah memang kondisinya. Karena keteladanan tak diberikan pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka tak pernah mau mengakui kesalahannya, " nilainya. Di akhir pembicaraan, Surya Paloh menyinggung soal Pengacara OC Kaligis yg terlibat kasus suap. "Dia sudah tak di NasDem. Setelah menjadi tersangka, dia menghubungi saya langsung, mengatakan mundur dari NasDem, dan kita tak akan memberi sanksi apapun karena dia sudah mengundurkan diri, " tandasnya.
Sumber: merdeka.com
other source : http://docstoc.com, http://ekosutris.blogspot.com, http://tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar