Sabtu, 12 Desember 2015

Tunjangan Kinerja TKD PNS DKI Cair - Artikel Umum

fenanote.blogspot.com - Rapelan tunjangan kinerja daerah PNS Pemprov DKI Jakarta cair pd akhir April 2015 ini. Hal ni diungkapkan oleh Kepala BKD Pemprov Jakarta Agus Suradika seperti informasi yg dilansir dari jpnn.com.

Pencairan pembayaran TKD PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ni adlh jg berdasarkan pd APBD 2015 DKI Jakarta yg diatur dlm Peraturan Gubernur (Pergub) sebesar Rp 69, 28 triliun untk jumlah keseluruhannya.

Pencairan Tunjangan Kinerja Daerah ni berlaku pd TKD Statis maupun TKD dinamis bagi keseluruhan pegawai negeri di Jakarta tahun 2015 ini.

Tunjangan Kinerja TKD PNS DKI Cair
Besaran Tunjangan Kinerja Daerah PNS DKI Jakarta
Masalah terkait dgn adanya gaji pns jakarta yg tinggi ternyata memang belum tuntas. Seperti informasi yg dilansir dari www.menpan.go.id Menpan RB bertemu dgn gubernur Jakarta Ahok belum lama ini. Apalagi nantinya ditambah dgn adanya Kenaikan Gaji PNS TNI POLRI 6% Tahun 2015.

Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu, Yuddy mengingatkan Ahok agar nomenklatur komponen penghasilan PNS Pemprov DKI Jakarta perlu disesuaikan dgn Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meskipun memahami besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yg diberikan, yakni untk mengoptimalkan kinerja pegawai serta mencegah prilaku koruptif, tapi Menteri Yuddy mengingatkan agar jangan sampai menimbulkan persepsi ketidakadilan akibat kesenjangan penghasilan dgn PNS di daerah lain.

Dan jg PNS kementerian/lembaga yg berada di wilayah DKI Jakarta yg potensial menimbulkan dampak sosial. Karena itu, besaran pemberian TKD perlu dipertimbangkan kembali".

Sebagai bahan pertimbangan, Yuddy jg menyampaikan daftar besaran tunjangan kinerja pd Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian Tunjangan Kinerja (TK) di Kementerian Keuangan menggunakan 27 grade, dgn TK terbesar Rp 46.960.000 dan terendah Rp 2.575.000.

Sedangkan di BPK yg menerapkan 17 grade, TK terbesar Rp 41.550.000 dan TK terendah Rp 1.540.000.

Sebagai perbandingan bhawa Pejabat tertinggi DKI Jakarta yakni Sekretaris Daerah bisa mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan hingga Rp 96 juta per bulan. Sementara pegawai paling rendah (jabatan pelayanan), yg gaji pokoknya sekitar dua jutaan rupiah, take home pay bisa mencapai Rp9.592.000.

Gaji PNS Jakarta terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
  • Gaji Pokok.
  • Tunjangan jabatan.
  • Tunjangan kinerja daerah (TKD) statis.
  • Tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis.
  • Tunjangan transportasi (untuk pejabat struktural).
Rapelan TKD PNS Jakarta 2015
Pembayaran rapelan tunjangan kinerja pns jakarta cair akhir april 2015 ni nantinya terbagi atas rapelan tunjangan kinerja daerah statis dan rapelan tunjangan kinerja dinamis.

TKD yg dicairkan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya (rapel). Seperti TKD statis yg akan diakumulasi dari bulan Februari hingga Maret. Sedangkan TKD dinamis dicairkan untk bulan Januari hingga Maret.

Tunjangan Kinerja TKD PNS DKI Cair
"Semua pembayaran TKD untk triwulan pertama akan dibayarkan semua pd akhir April ini, " ungkapnya.

Nominal TKD yg akan diperoleh PNS akan ditentukan berdasarkan nilai kerajinan masing-masing. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian TKD.

"Jadi, untk nama TKD sekarang, tak ada statis / dinamis. Kami hanya pakai kata TKD saja. Untuk penilaiannya tetap seperti sebelumnya menggunakan poin yg sekarang Rp 7.200 per poin, " kata Heru di ruang BPKAD.

Sebelumnya, pemprov merencanakan nilai per poin sebesar Rp 9 ribu. Namun, karena APBD dipotong Mendagri, maka wajib ada penyesuaian kembali soal TKD dan aturan poinnya.

Penilaian kinerja pns jakarta sendiri nantinya harus jelas dan berkesinambungan. Hal itu untk menghindari adanya kecurangan dlm SKPD.

"Kami antisipasi mereka berbohong berjamaah, seperti mulai dari bagian staf, kasi, hingga kabag. Jika terbukti, maka akan dihapuskan TKD-nya selama satu bulan dan dikenakan sanksi administratif, " tambah Heru

Sedangkan untk petugas harian lepas (PHL) yg sempat dikabarkan upahnya digantung pemprov, seluruhnya sudah dibayarkan menggunakan anggaran mendahului. Heru mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran mendahului sebesar Rp 560 miliar.

Dana itu digunakan untk pembayaran bahan bakar, cleaning service, tenaga honorer, pamdal, petugas kebersihan, listrik, internet, dan telepon selama Januari hingga April.

other source : http://instagram.com, http://lintas.me, http://cardiacku.blogspot.com



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

All content at MY BLOG was found freely distributed on the internet and is presented for informational purposes only.
Images / photos / videos found in this site reserved by its respective owners.
We does not upload or host any files.
Home | DMCA | Contact